DT. RAJO MANGKUTO SAYANGKAN SUDAH DUA KALI PEMANGGILAN, TERDUGA HN TIDAK HADIR MEMBERI PENJELASAN.

Kampar, Riau, (suluomedia.com) – Amirzan dt Rajo Mangkuto, Ninik Mamak suku Pitopang yang dianggap anak kemenakan kenegerian rumbio paling bertanggung-jawab atas Sengketa penumbangan kawasan Hutan Tanjung Kulim Oleh Terduga HN. Berikut hasil wawancara kami dengan beliau rabu malam (01/02/2017) di kediamannya desa Pulau Sarak.

Bagaimana perkembangan terakhir dugaan penumbangan hutan rimbo tanjung?

“Rimbo tanjung adalah amanah dari nenek- nenek kita dahulu secara turun-temurun, yang manfaatnya untuk seluruh anak kemenakan tanpa pilih suku. Rimbo tanjung diawasi atau dikawal oleh persukuan pitopang dalam hal ini Dt Rajo Mangkuto dan Datuok laksmano. Kami selalu memintak kerjasama anak kemenakan untuk sama-sama mengawasi”.

“Belakangan ini ada pengaduan dari anak kemenakan bahwa seseorang telah mengganggu kawasan hutan itu. Kami tanggapi dengan meninjau langsung ke lokasi. Rupanya memang sebagian hutan terganggu, Kami tidak semerta bisa menuduh siapa pelakunya, tentu kemungkinan dugaan jatuh kepada pemilik lahan yang bersepadan (dengan hutan Rimbo Tanjung”). 

“Seterusnya kami memanggil sepuluh penghulu persukuan yang ada di kenegerian rumbio dan sekaligus melakukan pemanggilan kepada terduga untuk memberikan penjelasan pada hari kamis lalu (26/01/2017-red). Sayangnya terduga HN, sang sepadan tidak bersedia hadir dengan alasan kurang sehat. Hari itu para Ninik Mamak bersama pembantunya bermufakat untuk meninjau kembali Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada hari Senen, 30 Januari 2017. Sayang, lagi lagi yang bersangkutan (HN-red) tidak juga ikut hadir”.

Siapa-siapa yang dilibatkan dalam mencari mufakat mensolusikan perkara ini?

“Kesepuluh penghulu persukuan dari 5 suku (Pitopang, Kampai, Domo, Piliang dan Caniago-red) yang ada di kenegerian Rumbio, termasuk juga ninik mamak dari si pelaku dari pesukuan putopang pulau, Habir dt Ghindo jalelo juga diikut sertakan. Karena Dia (Dt mangkuto menyebut dirinya sendiri dengan Kata Inyo -red) tidak bisa memutuskan sendiri, maka dimufakatkan bersama Ninik mamak lainnya. Diantaranya ninik mamak yang  dipanggil adalah dt Godang, dt ulaksmano, dt Putio, dt Ghajo panglimo &  dt Ghajo singo sebagai pengawal Dt mangkuto, Datuok Ghindo jalelo, datuok Ghindo Maghajo, datuok Mangkuto,dt momok dan beberapa dubalang, malin dan pegawai-pegawai masing masing penghulu tadi”.

Siapa sebetulnya yang berkuasa atau berwenang di kawasan Ulayat Ghimbo Tanjung ini tuk?

“Seluruh Ninik mamak dilibatkan dalam perundingan Ulayat ghimbo tanjung ini. Kawasan ini dibawah pengawasan dt Mangkuto. Selain Rimbo Tanjung atau Hutan Tanjung Kulim, Hutan Koto Nagagho dan Hutan Cubodak Mangkaghak. Tanjung Kulim memang seperti tanjung dan banyak kayu Kulim makanya dinamakan demikian. Kayu Kulim itu sendiri sudah bersertifikat kayu kulim berkualitas baik”. 

Setelah dilakukan pertemuan kedua, dengan melakukan peninjauan ulang, apakah ada kesepakatan lain yang didapat ?

“Belum ada kesepakatan lain, untuk sementara ini masih melakukan peninjauan atau pemeriksaan, yang dalam hal ini melibatkan lembaga BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk meninjau kembali  titik kordinat batas kawasan hutan. Berdasar keterangan dari pendahulu-pendahulu memang ada sebagian sedikit terkena (tertumbang-red). Kami mengharapkan masalah sengketa ini hendaknya dapat di selesaikan dengan damai.Karena terduga Kemenakan kita juga”.

Menanggapi  rumor yang beredar di masyarakat, apa benar lahan hutan larangan tersebut semakin berkurang ?

“Kadang-kadang masyarakat tersebut tidak mengetahui persis di mana sebetulnya batas kawasan hutan larangan itu, Misalnya seperti sekarang, yang bersangkutan (HN-Red) sudah lama meninggalkan kebunnya hingga sudah ditumbuhi semak, kemudian masyarakat yang lewat mengira itu adalah lokasi hutan larangan. Sekarang diolah kembali Oleh HN sehingga, masyarakat kaget mengira lahan hutan sudah diambil”.

Setiap ada pengaduan dari masyarakat Saya selalu turun ke lokasi. hutan larangan ini masih tetap terjaga. Masyarakat hanya mendengar cerita-cerita yang Faktanya mereka tidak tahu.

Kapan akan ditindak lanjuti ke BLH? 

“Menunggu kesepakatan kawan-kawan , di samping juga menemui pihak  si pelaku untuk melakukan perundingan, bagaimana nanti memberikan penjelasan kepada anak kemenakan yang umumnya salah duga agar tahu duduk persoalan sebenarnya”.

Iklan Hanya Rp 1.000,-/pembaca
Sebagai salah seorang anak kemenakan Kenegerian Rumbio, Wartawan SuluoMedia.com berpesan kepada Dt Mangkuto untuk menyegerakan kejelasan perkara ini bagi anak kemenakannya agar tidak makin berkembang isu yang tidak sedap terhadap ketegasan ninik mamak sebagai pemegang kekuasaan Kawasan Hutan Larangan Adat tersebut.

Apa solusi yang ditawarkan oleh sepuluh datuok kepada si pelaku ?

“Kalau termakan dimuntahkan, Kalau terambil dikembalikan, begitu saja”.

Tapikan tanaman yang sudah ditumbang akan butuh lama untuk kembali seperti semula tuok?

“Bisa saja dalam bentuk lain mungkin……”.

Semacam Denda?

“Bukan denda. Ini sebetulnya yang dipantangkannya (HN-red) dibilang denda.  Mungkin kita minta partipasinya untuk melestarikan hutan tersebut, Kabarnya Dia bersedia membuat parit. Itu salah satu solusi. Dan memang dia sudah berencana akan membuat parit juga di sana. Kita berharap bisa minta penjelasan kepada beliau seharusnya dengan bertatap muka langsung. Kami berharap bisa duduk sehamparan dengan beliau, kami sudah layangkan surat minta kejelasan karena beliau berdomisili jauh dari sini”.

Menurut  datuok pemerintahan desa apa fungsinya dalam hal ini?

“Dalam hal ini pemerintahan desa tidak memiliki wewenang, tapi kami minta Ikut berpartisipasi sebagai pemuka masyarakat dan harus mengetahui karena hutan larangan ini berada dalam kawasan desa pulau Sarak. Kan kita tiga tungku sejarangan. 

Andai masalah ini tidak terselesaikan degan hukum adat , apa tindakan yang di ambil untuk selanjutnya?

‘’Tergantung kesepakatan ninik mamak nantinya.Kami berharap bersangkutan dapat hadir untuk memperjelas persoalan dan penyelesaiannya, agar masyarakat tidak menunggu-nunggu. Karena masyarakat pasti menunggu bagaimana penyelesaiannya”

Ada berapa banyak hutan larangan adat  yang diakui pemerintah di kenegerian Rumbio?

‘’Yang di bawah pengawasan Dt Mangkuto; Cubodak mangkaghak, tanjuong kulim, koto nagagho, Dt Ulaksamano; ghimbo panoghan, halaman puyang, silayang-layang dan kalimutung. Dt Godang; Ghimbo Potai”.

Di akhir perbincangan Amirzan Dt Mangkuto menghimbau Kepada Anak kemenakan untuk menjaga Hutan Lindung warisan bersama-sama ini, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Dari Oksigen murni yang membuat kawasan sejuk dan sehat, hingga sebagai sumber ekonomi seperti usaha air mata air sikumbang yang mengalir dari hutan tersebut. “Sayangnya memang masyarakat masih kurang menyadari potensi yang ada ini untuk menunjang kehidupan mereka” Tutup Amirzan.(Nur/Naz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *